artikel, demo sound, band profile send to: noiseblast.media@gmail.com

KETIKA ORANG MISKIN DILARANG NAIK KERETA



Pada tahun 1914, di koran “Doenia Bergerak”, Mas Marco Kartodikromo membuat protes keras. Judulnya: Lenyapnya Tiket Di Peron. Saat itu, tiket kereta api tiba-tiba hilang di semua stasiun, khususnya tiket hijau alias tiket klas ketiga (pribumi).

Gara-gara itu, kaum pribumi terpaksa membeli tiket klas dua, yang harganya lebih mahal. Namun, yang membuat Mas Marco lebih marah lagi adalah perlakuan diskriminatif antara pengantar pribumi dan non-pribumi (Eropa dan Tionghoa).

Mas Marco Kartodikromo, jurnalis pribumi berpena tajam itu, menulis begini: “Sekarang, seorang ayah Jawa, katakanlah begitu, tak dapat masuk ke Peron stasiun, dan terpaksa menunggu di tempat terbuka, di jarak yang aman dari stasiun itu. Namun, kalau seseorang kebetulan tergolong keturunan Belanda atau Tionghoa, ya, silahkan masuk dan duduk di bangku, di dalam stasium. Hmmm..si bapak Jawa dijadikan seperempat manusia.”

Memang, layanan kereta api kolonial jaman itu sangat diskriminatif. Di kereta yang sama, ada klas-klas: kelas satu khusus untuk penumpang Eropa; kelas dua untuk golongan Eropa berpendapatan rendah dan pribumi klas atas; dan kelas ketiga atau sering disebut “kelas kambing” diperuntukkan untuk pribumi biasa.

Padahal, sejak kereta api pertama-kali beroperasi di Jawa tahun 1862, kaum pribumi-lah yang paling antusias. Pada tahun 1904, sebuah Komisis khusus pemerintah kolonial melaporkan perkembangan jumlah penumpang kereta jaman itu. Hasilnya: jumlah penumpang kelas satu hanya naik 4000-an orang selama tiga tahun, sedangkan kelas dua naik 33.000 orang. Yang sungguh menakjubkan, penumpang kelas kambing justru meroket sebesar 550.000.

Memang, setelah mobil masuk ke Jawa, kereta api tak menarik lagi bagi kaum elit. Maklum, kehadiran mobil sangat nyambung dengan obsesi kalangan elit, termasuk elit pribumi, untuk memamerkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Sementara kereta api semakin akrab sebagai transportasi massal milik rakyat kebanyakan.

Tak heran, begitu Republik Indonesia diproklamirkan, Djawatan Kereta Api-lah sasaran pertama yang direbut dan diambil alih oleh rakyat dan kaum revolusioner Indonesia. Nasionalisasi kereta api menginspirasi nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial lainnya.

Sayang, model layanan kereta api yang mengenal “kelas-kelas” itu diwarisi pemerintah Republik Indonesia hingga sekarang. Hanya namanya saja yang diubah: kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Dan, karena perbedaan kelas itu, layanan yang diberikan pun berbeda-beda.

Kelas ekonomi, yang dulu disebut “kelas kambing”, selalu yang paling terdiskriminasikan. Fasilitas dan layanannya sangat buruk. Tidak ada AC atau alat pendingin lainnya. Di perjalanan, kalau ada KRL ekspres mau lewat, KRL ekonomi harus berhenti untuk memberi jalan. Itulah nasib KRL ekonomi!

Namun, sekalipun penuh suka duka, tetapi KRL ekonomi-lah yang sesuai dengan ukuran “kantong rakyat”. Tak heran, sekalipun sudah penuh sesak, tetap saja KRL ekonomi diserbu penumpang dari kalangan rakyat jelata. Bahkan, banyak yang rela mempertaruhkan nyawa dengan naik ke atap gerbong.

Orang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui, bahwa akar persoalannya adalah jumlah gerbong yang terbatas. Artinya, jika ingin mengurangi orang yang memanjat atap, seharusnya pemerintah menambah gerbong. Tetapi, ternyata tidak begitu di pikiran pemerintah dan PT.KAI. Yang dilakukan justru memasang bandul beton seberat 30 kilogram di atas rel untuk mencegah orang naik ke atap kereta. Bayangkan, kalau kepala manusia terkena bandul beton itu?

Namun, itu belum seberapa. PT. KAI pelan-pelan mulai menghapuskan KRL ekonomi itu. Selanjutnya, layanan akan digantikan dengan KRL AC Commuter Line. Alasannya pun klise: KRL ekonomi sudah banyak yang rusak, tidak layak pakai, dan sering mogok. PT KAI pun beralasan, KRL ekonomi tidak dihapus, hanya diganti dengan KRL AC.

Masalahnya, perbedaan tarif tiket KRL ekonomi dengan KRL AC ini berkali-kali lipat. Artinya, rakyat yang dulu menggunakan KRL ekonomi belum tentu sanggup membayar tarif KRL AC. Jadi, kalau PT. KAI bilang ini hanya “pengalihan”, itu jelas bohong. Kalau pengalihan, seharusnya tidak ada perbedaan tarif.

Esensi dari kebijakan PT. KAI ini adalah mengubah layanan kereta api agar sepenuhnya berorientasi bisnis. KRL ekonomi yang bertarif murah, bisa dijangkau oleh semua kantong rakyat, dianggap tidak ekonomis. Lalu, supaya bisa meraup untung, disodorkanlah KRL AC dengan tarif lebih tinggi.

Namun, dampak penghapusan KRL ekonomi bukan hanya menyingkirkan penumpang berkantong tipis. Tetapi juga menyingkirkan PKL, pedagang asongan, pengemis, pengamen, dan rakyat jelata lainnya yang selama ini mengadu nasib di KRL ekonomi.

Bahkan, saking dominannya nafsu bisnis di otak pejabat PT.KAI, PKL di stasiun pun digusur. Lalu, setelah stasiun bersih dari “orang miskin”, dimasukkanlah mini-market dan pemodal besar. Dengan begitu, kantong PT. KAI makin tebal karena pajak pemodal besar itu.

Inilah yang terjadi. PT. KAI, yang didukung oleh sebagian anggota DPR dan Menteri BUMN Dahlan Iskan, benar-benar menghilangkan watak sosial dari kereta api. Layanan kereta api sekarang jauh lebih anti rakyat miskin dibanding jaman kolonial. Orang miskin benar-benar dilarang naik kereta api!

Ditulis oleh: Sigit Budiarto, Kontributor Berdikari Online

KOLEKTIF KURANG KERJAAN

Demo lagu, press release (rilisan terbaru), Scene/Gigs Report, Artikel/Tulisan sendiri, Flyer/poster (Gigs/Events, Rilisan), Review (CD, kaset, filem, buku, dll), kirim ke: noiseblast.media@gmail.com.

 
Bagikan