artikel, demo sound, band profile send to: noiseblast.media@gmail.com

BEBERAPA ALASAN POLITIS KENAPA ORANG MISKIN DILARANG SAKIT



Sektor kesehatan mempunyai hubungan erat dengan praktek penegakan hak-hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya). Sedikitnya, ada empat prinsip yang dapat ditarik dari hubungan itu. Pertama, sebuah masyarakat yang demokratis itu memerlukan masyarakat yang sehat dan terdidik. Dengan demikian, urusan kesehatan bukan hanya urusan praktisi kesehatan (dokter, paramedis, laboran, apoteker), tapi urusan semua penentu alokasi anggaran maupun tunjangan kesehatan.

Kedua, makin tinggi perhatian Negara serta segenap penyedia lapangan kerja bagi kesehatan para pegawai, serdadu, polisi, petani dan buruh, hak-hak ekososbud para insan itu, khususnya Pasal 11, akan makin terpenuhi. Ketiga, sejak diratifikasi melalui UU No. 11/2005, pemerintah dan rakyat Indonesia wajib mengusahakan segala cara agar hak-hak ekososbud yang digariskan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekososbud 1966 dapat diwujudkan. Keempat, makin demokratis sebuah Negara, makin besar kemungkinan Negara itu memperhatikan kesehatan warganya, sebagai perwujudan dari hak-hak ekosob warganya.

Namun kondisi hari ini menunjukkan bahwa telah terjadi praktek komersialisasi dunia kesehatan Indonesia ini. Komersialisasi ini tentu saja akan sangat merugikan rakyat dan hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh berbagai rumah sakit saat ini hanya diukur dari bagaimana pihak rumah sakit dapat meraup keuntungan. Hal ini terbukti dari data yang mengungkap, bahwa sejak tahun 1998 tingkat pertumbuhan pembangunan rumah sakit swasta lebih tinggi ketimbang rumah sakit pemerintah, yaitu 2,91 persen berbanding 1,25 persen per tahun. Penyediaan obat-obatan untuk pasien selalu berorientasi maksimalisasi keuntungan perusahaan-perusahaan farmasi. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan orang miskin tidak akan memiliki akses kepada pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya untuk berobat.

Semua itu merupakan buah dari diterapkannya sistem neoliberalisme sejak bertahun-tahun lalu di Indonesia dan dianut oleh pemerintahan Indonesia yang terdahulu maupun yang sekarang. Sistem neoliberalisme ini bukan hanya dapat dirasakan dalam pelayanan kesehatan, namun saat ini dapat dirasakan di berbagai bidang. Biaya pendidikan menjadi sangat mahal sehingga menyebabkan rakyat pekerja yang tidak memiliki uang tidak akan mampu untuk mendorong keluarganya mengenyam pendidikan. Begitu juga melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, BBM, transportasi, upah yang murah, dan lain-lain.

Liberalisasi Sektor Kesehatan Indonesia
Kata Neoliberalisme tentu bukan hal yang baru dan asing lagi bagi kita. Walaupun istilah ini sudah sering di diskusikan, tapi satu hal yang harus kita selalu ingat bahwa sistem neoliberalisme bukanlah sebuah produk yang benar-benar baru, tetapi dia adalah sebuah proses revisi terhadap sistem ekonomi sebelumnya tanpa menghilangkan kerja dasar dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak keynesian. Sistem ekonomi liberalnya adam smith, lalu sistem “penyelamat kapitalisme awal” keynesian serta yang teranyar yaitu sistem ekonomi neoliberal adalah sama-sama sebuah sistem yang menempatkan sistem produksi yang menempatkan adanya kaum yang mempunyai modal dan kaum buruh yang hanya bekerja didalam proses produksi.

Sistem Kapitalisme-Neoliberal mulai berkembang sejak tahun 1970an yang merupakan koreksi terhadap sistem keynesian yang telah berlaku sejak 1930an. System kapitalisme-keynesian dikritik oleh kaum penganut neoliberal karena terlalu banyaknya campur tangan negara dalam proses pasar mengakibatkan pasar terdistorsi. Artinya adanya pihak ketiga yang mencampuri proses transaksi, kebebasan individu adalah hal yang paling utama.

Sistem ini disebut Neo-liberal karena menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit dari negara dalam kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur berdasarkan pandangan individu, serta pengetahuan para individu akan dapat memecahkan segala persoalan yang timbul dalam persoalan ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial bagi kaum neoliberalis, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu disalurkan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang sekali lagi berarti segala sesuatunya tergantung pada individu bukan pada organisasi, yang berarti juga paham neoliberal ini tidak percaya organisasi sebagai alat pemecahan persoalan individu.

Proses mendunianya paham ini dimulai dengan cepat setelah dekade 1980an dua pemimpin negara kapitalis terkemuka di dunia menjadi penganutnya yaitu Margaret Thatcher di Inggris dengan Thatcherism dan Ronald Reagan di Amerika Serikat dengan Reaganomicsnya. Pada dekade inilah kebebasan individu dan kompetisi yang bebas diimplementasikan dan disebarluaskan dalam sebuah sistem ekonomi. Persoalan kemiskinan individu tidak lagi menjadi persoalan bagi negara karena hal tersebut menjadi sebuah yang lumrah dalam sebuah kompetisi yaitu, pasti ada yang tidak mampu bertarung dalam kompetisi tersebut dan yang tidak mampu itu lah yang menjadi miskin. Dampak penerapan neoliberalisme ini terlihat dengan meningkatnyanya angka kemiskinan baik di Inggris maupun Amerika, disisi lain sistem ini meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi para pemegang modal. Misalnya di Amerika selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Hal ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah kehilangan pendapatan15%.

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari tata sistem ekonomi neoliberal ini. Pertama, menghapus segala peraturan pemerintah yang bisa membatasi perusahaan-perusahaan dalam berinvestasi maupun berusaha. Adanya liberalisasi sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Tidak ada lagi kontrol harga sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang, jasa dan konsumen.

Kedua, memotong pengeluaran negara pada sektor pelayanan sosial. Anggaran pada sektor pelayanan sosial dianggap tindakan yang memboroskan anggaran dan dapat mengakibatkan pasar terdistorsi, sehingga alokasi anggaran dalam sektor pelayanan sosial ini harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Konkritnya, subsidi negara untuk BBM, dunia pendidikan, kesehatan, pertanian dan anggaran untuk pengangguran dll, harus di kurangi atau ditiadakan sama sekali.

Ketiga, kebijakan Deregulasi. Mengurangi atau bahkan menghilangkan paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa memberatkan pengusaha, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; Keempat, Privatisasi asset. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Alasan privatisasi ini adalah agar menghindarkan distorsi pasar oleh BUMN-BUMN tersebut, dan BUMN dianggap bisa menghalangi perkembangan modal privat.

Peran terpenting dalam mengglobalkan sistem neoliberal ini adalah melalui IMF, Bank Dunia dan WTO. Serta pintu masuk kenegara dunia ketiga adalah melalui jebakan utang, yaitu utang yang diberikan secara terus menerus tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana utang tersebut yang mengakibatkan pemerintahan nasional negara dunia teresbut menjadi kecanduan dan akhirnya tidak berdaya lagi menolak perubahan sistem ekonomi nasionalnya dengan mekanisme SAP (structural Adjustment Program). Dengan SAP inilah pemilik modal besar di Internasional mampu merubah sistem ekonomi yang sudah ada menjadi sistem ekonomi yang sesuai dengan keinginan mereka dalam mengembangakan investasi dan keuntungan. SAP ini dilakukan melalui langkah: (a) pembukaan keran impor sebebas-bebasnya dan adanya aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik.

Paket SAPs yang diusung oleh rejim neoliberal sejak awal tahun 1980-an, turut memberi andil besar dalam proses pemiskinan dan ketidakberdayaan negara-negara berkembang untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Salah satu proposal dari ekonomi neoliberal adalah meliberalisasi dan memprivatisasi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam logika pasar bebas. Dalam hal ini ada dua proyek neoliberal yang secara langsung berimbas pada pelayanan kesehatan di dunia berkembang, yaitu pemotongan subsidi kesehatan oleh negara dan privatisasi pelayanan kesehatan kepada swasta. IMF dan BD mengajukan pemotongan subsidi dan privatisasi dengan logika bahwa subsidi membebani anggaran negara dan tidak sejalan dengan semangat kompetitif pasar bebas.

Sebagai solusinya, pelayanan kesehatan kepada publik harus diswastanisasi. Selain itu pelayanan kesehatan menjadi bisnis dengan motivasi mendapatkan profit. Akibatnya, akses dan hak rakyat miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, berkualitas dan murah (bahkan gratis) dihilangkan. Bank Dunia telah merekomendasikan berbagai bentuk privatisasi dalam sektor kesehatan, privatisasi perawatan kesehatan telah memotong akses kepada berbagai pelayanan mendasar bagi rakyat miskin. Penerapan prinsip-prinsip pasar dalam perawatan kesehatan telah mentransformasikan pelayanan kesehatan dari pelayananan publik menjadi komoditi swasta. Akibatnya akan meniadakan akses bagi orang miskin yang tak mampu membayar pelayanan swasta.

Kebijakan lain dari IMF dan Bank Dunia yang mematikan adalah politik utang luar negeri. Misalnya saja Indonesia, akibat jeratan utang luar negeri ini, anggarannya harus dipangkas besar-besaran. Anggaran negara, sebagian besar justru ditujukan untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri, ketimbang membiayai pelayananan publik kepada orang miskin. Ambil contoh Uganda, yang menghabiskan 1.6 persen GDP untuk kesehatan dan 2.4 persen untuk cicilan utang; Zimbabwe 3.4 persen dan 10.3 persen; Zambia 3.2 persen dan 9.8 persen.

Hubungan Perusahaan Farmasi, WTO dan HAKI
Perusahaan farmasi multinasional sangat sedikit perhatiannya pada pelayanan kesehatan rakyat. Bukan karena ilmu pengetahuan tak dapat menjangkaunya, tapi karena jasa kesehatan sudah di anggap menjadi komoditi pasar yang sangat menguntungkan. Perusahaan Farmasi beralibi, mereka tak mendapatkan balik biaya atas investasi riset yang dilakukan. Tanggung jawab perusahaan farmasi adalah kepada para pemegang saham yang tahunya dalam laporan tahunan harus mendapatkan deviden bukan kepada proyek kemanusiaan. Dikantor pusat berbagai perusahaan obat terkenal, poster humas memberikan gambaran bahwa perusahaan menaruh perhatian pada kemanusiaan dan berkomitmen untuk merawat mereka yang sakit. “Apa yang tidak mereka katakan adalah bahwa kemanusiaan mereka tergantung dari isi kantong si pasien.”

Perusahaan farmasi juga mempunyai jaringan loby yang kuat kepada pengambilan keputusan politik di parlemen dan pemerintahan negara-negara kaya. Jalur loby tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan mereka diseluruh dunia seperti hak paten yang ketat, memonopoloi produk obat-obatan, memberikan harga yang tinggi bagi obat-obatan dan pelayanan medis.

Demi kepentingan menjaga citra, sekarang mulai banyak perusahaan farmasi memberikan bantuan obat-obatan dan program corporate social responbility (CSR). Mereka juga mendonasikan uang untuk berbagai insisiatif global. Tapi, ironisnya, perusahaan farmasi tidak mau beranjak pada isu fundamental yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang seperti; akses untuk obat-obatan yang penting, isu hak paten dan, hak negara miskin untuk mengembangkan pengobatan alternatif.

Salah satu benteng perusahaan Farmasi untuk mendesakan kepentingannya secara global, adalah kebijakan global menyangkut hak paten dan intelektual property (HAKI) yang diputuskan oleh World Trade Organization (WTO). Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa WTO adalah alat dari negara maju dan perusahaan multinasional, untuk memaksakan kepentingan ekonomi dan politiknya atas negara-negara berkembang. Pada tahun 1994, WTO telah mengadopsi TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property). Obat-obatan termasuk didalamnya pada bagian aturan paten. Dalam aturan paten tersebut, perusahaan multinasional Farmasi diberikan hak memonopoli obat-obatan yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia hingga 20 tahun. Negara miskin yang membutuhkan obat-obatan harus menunggu 20 tahun untuk dapat merasakan keuntungan dari obat-obatan tersebut. Negara-negara berkembang harus mengadopsi aturan TRIPS hingga tahun 2006.

Aturan TRIPS untuk obat generik juga dibatasi hanya untuk kepentingan domestik bukan untuk ekspor. Namun, pada prakteknya, perusahaan farmasi juga menolak pengembangan obat generic itu. Kasus ini misalnya dapat kita lihat dalam penyediaan obat-obat AIDS seperti yang terjadi di India, Thailand, dan Afrika Selatan. Kebijakan ini berarti negara yang tidak mempunyai industri farmasi yang padat modal, tetap harus mengimpor obat-obatan dari perusahaan multinasional. Mereka tak diperbolehkan mengimpor obat generik dari negeri berkembang yang sudah mengembangkan obat generik untuk AIDS.

Pada pertengahan tahun 1999, perusahaan farmasi multinasional meloby pemerintahan Bill Clinton, untuk memberikan sangsi ekonomi kepada Afsel, karena keberhasilan pemerintah Afsel mengadakan obat generik yang murah untuk memerangi AIDS. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) and perusahaan farmasi seperti Bristol-Myers Squibb, Glaxo-Wellcome, and Pfizer yang terkenal dengan prosuksi obat-obatan untuk AIDS, menuduh Afsel telah melanggar auran paten dan intelektual property, seperti yang disepakati dalam perjanjian WTO. Namun, tentu saja mudah ditebak, dibalik tekanan politik tersebut adalah ketakutan dari perusahaan farmasi itu akan direbutnya pasar obat-obatan yang sebelumnya mereka monopoli.

Dampak Liberalisasi dan Komersialisasi Sektor Kesehatan.
Lepasnya tanggung jawab negara dengan cara mendorong praktek liberalisasi dan komersialisasi sektor kesehatan ini, telah membawa banyak dampak buruk bagi orang-orang miskin. Pertama, Pemberlakuan sistim pembayaran yang disebut “user fees” pada pelayanan kesehatan publik. Disini, hampir tidak ada pembedaan antara RS pemerintah dan RS swasta, sehingga menyempitkan kesempatan bagi rakyat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan murah.

Kedua, Adanya segmentasi dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Artinya, setiap golongan masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kemampuan ekonominya. Orang miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan apa adanya (darurat), sementara orang kaya akan mendapatkan pelayanan lebih bagus dan canggih. Hal ini, bagaimanapun sangat bertentangan dengan prinsip “pelayanan kesehatan untuk semua”, tanpa pandang bulu.

Ketiga, Karena tujuan pelayanan kesehatan sekarang ini adalah mengejar profit semata, maka faktor “kemanusiaan” menjadi semakin terpinggirkan dalam hal pemberian pelayanan yang layak. Dalam kasus Prita Mulyasari, misalnya, terkesan dokter melakukan pelayanan yang sekedar memperbesar keuntungan (profit), bukan mempertimbangkan apa keluhan dan penyakit si pasien.

Keempat, Karena sistem kesehatan sudah dikomersialisasi atau diliberalisasikan, maka pelayanan kesehatan hanya bersifat individual, bukan lagi sebagai sebuah gerakan kolektif untuk menyehatkan bangsa. Padahal pengembangan sistem kesehatan nasional berfungsi untuk menguatkan sumber daya manusia (SDM), yang tentunya akan berpengaruh terhadap laju perkembangan ekonomi bangsa.

Penutup
Pemberian layanan kesehatan kepada rakyat saat ini, ternyata tetap saja belum menyentuh sebab yang menjadi dasarnya yaitu kemiskinan, yang diakibatkan ketimbangan ekonomi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal sejak awal tahun 1980-an. Sistem ini telah melahirkan ‘wabah kemiskinan global’ yang menjadi induk bagi berkembang biaknya segala jenis penyakit mematikan di negeri-negeri berkembang dan ketidakmampuan rakyat miskin mendapatkan obat dan perawatan medis yang berkualitas dan gratis. Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti Bank Dunia, IMF dan WTO, selama ini hanya menjadi alat dari kepentingan negara maju dan perusahaan farmasi multinasional.

Untuk itu, tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat, selain menghentikan praktek liberalisasi sektor kesehatan dan menarik lebih besar peran negara di bidang kesehatan. Jika tidak, maka dalam sepuluh tahun mendatang tingkat kualitas kesehatan dan kualitas hidup bangsa Indonesia terus merosot. Tidak salah, dalam annual report UNDP tahun 2008, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ind onesia diberi skor 0,728 dan berada di peringkat 107 dari 177 negara.

Menghilangkan rasa gatal bukan dengan menggaruknya, tetapi membersih virus dan kumanya. Demikian pula dengan masalah kesehatan, untuk menghentikan praktek liberaliasi kesehatan, maka sistim neoliberalisme yang menjadi kendaraannya harus dihentikan. Karena selama puluhan tahun terakhir, neoliberalisme telah menghisap ratusan juta rakyat Indonesia dengan memperdagangkan pelayanan publik dan asset-aset strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.(sumber)

KOLEKTIF KURANG KERJAAN

Demo lagu, press release (rilisan terbaru), Scene/Gigs Report, Artikel/Tulisan sendiri, Flyer/poster (Gigs/Events, Rilisan), Review (CD, kaset, filem, buku, dll), kirim ke: noiseblast.media@gmail.com.

 
Bagikan